Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/mhs/wp-content/themes/light-and-clouds-theme/functions.php on line 72
03113020 – Akhmad Lutfis Salamin

03113020 – Akhmad Lutfis Salamin

Just another Web Blog Mahasiswa Universitas Narotama Sites site



FIDIC vs English2

April 20th, 2016

FIDIC Const_English2.pdf

FIDIC vs English1

April 20th, 2016

FIDIC Const_English1.pdf

FIDIC vs Bahasa Indonesia

April 20th, 2016

FIDIC Const_Bahasa Indonesia.pdf

 

 

 

 

Pengadaan Barang dan Jasa (PERPRES No. 70 Tahun 2012)

April 7th, 2016

Belum lama ini saya mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) di Balai Diklat Keuangan Makassar. Saat pelatihan saya disodorkan begitu banyak buku dan juga Buku Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (bukunya setebal kitab) yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Butuh waktu yang sangat lama untuk membaca semua isinya, sehingga saya mengambil bagian-bagian penting untuk diringkas agar lebih mudah dipelajari. Sekedar sharing untuk teman-teman inilah bagian-bagian pokok yang bisa saya rangkum dari Perpres 70.
-. Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa berdasarkan jenis pekerjaannya :

  • Pengadaan Barang
  1. Pelelangan Umum
  2. Pelelangan Terbatas
  3. Pelelangan Sederhana
  4. Pengadaan Langsung
  5. Penunjukan Langsung
  6. Kontes
  • Pekerjaan Konstruksi 
  1. Pelelangan Umum
  2. Pelelangan Terbatas
  3. Pemilihan Langsung
  4. Penunjukan Langsung
  5. Pengadaan Langsung
  •  Pekerjaan Jasa Lainnya
  1. Pelelangan Umum
  2. Pelelangan Sederhana
  3. Penunjukan Langsung
  4. Pengadaan Langsung
  5. Sayembara
  • Jasa Konsultansi
  1. Seleksi Umum
  2. Seleksi Sederhana
  3. Penunjukan Langsung
  4. Pengadaan Langsung
  5. Sayembara

di setelah di kategorikan jenis pekerjaannya maka bisa ditentukan metode mana yang akan digunakan, yang disesuaikan dengan kompleksitas (kalau vicky bilang kompleksisasi, hehe:), nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan jangka waktu.

Adapun jenis pekerjaan Swakelola yang merupakan kegiatan dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah dan atau kelompok masyarakat (Pasal 26).
-. Tanda Bukti Perjanjian

  • Bukti Pembelian : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Misalnya : Struk pembelian, nota, dll.
  • Kuitansi : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  • Surat Perintah Kerja (SPK) : digunakan untuk pembayaran sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya. Pembayaran sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Jasa Konsultansi.
  • Surat Perjanjian : yang lebih familiar disebut dengan ‘kontrak’ digunakan untuk pembayaran diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya. Pembayaran diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jenis pekerjaan Jasa Konsultansi.

Tapi dalam kasus misalnya untuk pekerjaan penggantian plafond yang biayanya hanya Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta) yang sebenarnya bisa dibayarkan memakai kuitansi namun bisa juga digunakan Surat Perintah Kerja (SPK), dengan pertimbangan perkerjaannya beresiko dan perlu diatur lebih detail dalam pasal-pasal yang bisa tertuang dalam SPK.

-. Metode Evaluasi Penawaran

  • Metode Evaluasi untuk pekerjaan Pengadaan Barang / Perkerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya :
  1. Sistem Nilai
  2. Sistem Gugur
  3. Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis
  • Metode Evaluasi untuk pekerjaan Jasa Konsultansi :
  1. Berdasarkan Kualitas
  2. Berdasarkan Kualitas dan Biaya
  3. Berdasarkan Pagu Anggaran
  4. Berdasarkan Biaya terendah

-. Jenis Kontrak
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

  • Kontrak berdasarkan cara pembayaran :
  1. Kontrak Lumpsum
  2. Kontrak Harga Satuan
  3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
  4. Kontrak Persentase
  5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
  • Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran :
  1. Kontrak Tahun Tunggak
  2. Kontrak Tahun Jamak
  • Kontrak berdasarkan sumber pendanaan :
  1. Kontrak Pengadaan Tunggal
  2. Kontrak Pengadaan Bersama
  3. Kontrak Payung
  • Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan :
  1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
  2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegritas

-. Metode Pemasukan Penawaran

  1. Metode Satu Sampul
  2. Metode Dua Sampul
  3. Metode Dua Tahap

-. Metode Penilaian Kualifikasi

  1. Pascakualifikasi
  2. Prakualifikasi

-. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak ke-3 / Penyedia jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa adalah :

  1. Memenuhi Ketentuan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang / Jasa;
  3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, kecuali untuk Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  4. Memiliki SDM, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;
  5. Dalam  hal  Penyedia  Barang/Jasa  akan melakukan kemitraan,  Penyedia  Barang/Jasa  harus mempunyai  perjanjian  kerja  sama  operasi/
    kemitraan  yang memuat  persentase  kemitraan  dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  6. Memiliki  kemampuan  pada  bidang  pekerjaan  yang  sesuai  untuk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan koperasi  kecil  serta  kemampuan  pada  subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  7. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,  kecuali  untuk  Pengadaan Barang  dan  Jasa Konsultansi;
  8. Khusus  untuk  Pelelangan  dan  Pemilihan  Langsung Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  memiliki dukungan keuangan dari bank;
  9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa  Lainnya,  harus  memperhitungkan  Sisa Kemampuan Paket (SKP);
  10. Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan,  tidak  pailit,  kegiatan  usahanya  tidak  sedang  dihentikan  dan/ atau  direksi  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama perusahaan  tidak  sedang  dalam  menjalani  sanksi pidana,  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan
    yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
  11. Sebagai  wajib  pajak  sudah  memiliki  Nomor  Pokok Wajib Pajak  (NPWP) dan  telah memenuhi kewajiban perpajakan  tahun  terakhir  (PPTK  Tahunan)  serta memiliki  laporan  bulanan  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal 23  (bila ada  transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN  (bagi  Pengusaha  Kena  Pajak)  paling  kurang  3
    (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
  12. Secara  hukum  mempunyai  kapasitas  untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  13. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  14. Memiliki  alamat  tetap  dan  jelas  serta  dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
  15. Menandatangani Pakta Integritas.

Demikian Ringkasan saya tentang Perpres 70 Tahun 2012, masih banyak hal yang belum tertulis dan untuk lebih lengkapnya bisa dibuka langsung di situs LKPP( http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/15 )

 

Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang

  1. Pelelangan
  1. Kelompok Kerja ULP (pejabat pengadaan) memilih metode pemilihan Penyedia.
  2. Untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi: a) Pelelangan Umum; b) Pelelangan Sederhana; dan c) Pelelangan Terbatas.
  3. Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum.
  4. Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  5. Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan Pekerjaan Kompleks.
  1. Penunjukan Langsung
  1. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.
  2. Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.
  3. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
  1. Pengadaan Langsung
  1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b) teknologi sederhana; c) risiko kecil; dan/atau d) dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi.
  3. Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.
  4. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  1. Kontes
  1. Kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik: a) tidak mempunyai harga pasar; dan b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
  2. Metode penyampaian dokumen adalah 1 (satu) sampul.
  3. Evaluasi administrasi dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.
  • Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Selain memilih penyedia jasa dari luar, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut. Hal ini memang telah dijelaskan di dalam peraturan yang berlaku. Berbeda dengan menggunakan penyedia barang/jasa diluar institusi, swakelola mengandalkan sumber daya yang ada didalam instansi tersebut untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerjakan dan mengawasi secara mandiri proses pengadaan barang dan jasa. Sistem ini bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan kriteria khusus seperti:

  1. a)  Pekerjaan yang besaran nilai, sifat, lokasi maupun besaran tidak diminati oleh penyedia jasa.
  2. b)  Pekerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM internal institusi tersebut.
  3. c)   Pekerjaan yang pelaksanaan dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat atau SDM instansi tersebubut.
  4. d)  Penyelenggaraan diklat, penataran, lokakarya, seminar, kursus maupun penyuluhan.
  5. e)   Pekerjaan yang tidak bisa dihitung secara rinci yang menempatkan penyedia jasa di dalam posisi yang kurang menguntungkan.
  6. f)   Pekerjaan yang berhubungan dengan proses data, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan pemerintah serta system penelitian tertentu.
  7. g)   Proyek percontohan khusus yang belum pernah dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
  8. h)   Pekerjaan yang bersifat rahasia di lingkungan instansi tersebut.

Dari kriteria diatas, kita mengetahui bahwa swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya bisa dilakukan pada keadaan tertentu. Meskipun telah diatur dengan aturan diatas, sering ditemui kesalahan interpretasi dan persepsi di dalam instalasi tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan penjabaran yang spesifik sebelum memutuskan untuk menjalankan metode swakelola.

 

  • Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa

Anggota panitia harus memenuhi beberapa persyaratan termasuk penguasaan tentang prosedur pengadaan, substansi pengadaan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat pengangkat.

Sama halnya dengan panitia pengadaan, penyedia barang dan jasa pemerintah juga diharuskan memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidaklengakapan persyaratan ini dapat menjadi penyebab tidak diakuinya penyedia barang/jasa dalam lelang atau penunjukan oleh instansi terkait. Berikut ini beberapa kriteria penyedia barang/jasa:

  1. a)      Memiliki keahlian, kemampuan manajerial dan teknis yang memadai, berpengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi yang memberikan proyek pengadaan barang/jasa.
  2. b)      Memenuhi aturan menjalankan usaha seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan menyangkut bentuk dan legalitas usaha.
  3. c)      Mempunyai kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak untuk proyek yang akan dikerjakan.
  4. d)     Bebas dari keadaan pailit, pengawasan pengadilan maupun memiliki direksi yang tidak dalam proses hukum.
  5. e)      Memenuhi kewajiban sebagain wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan pelampiran SPT dan SSP tahun terakhir.
  6. f)       Pernah menangani proyek pengadaan barang/jasa untuk institusi swasta maupun pemerintah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Poin ini termasuk pengalaman subkontrak pengadaan barang/jasa.
  7. g)      Memiliki alamat tetap dan dapat dijangkau dengan pos.
  8. h)      Tidak masuk daftar hitam penyedia barang/jasa.
  • Prinsip Dasar Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

  1. Transparan: semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil   peninjauan, dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi;
  2. Adil:  tidak diskriminatif  dalam memberikan perlakuan bagi semua calon  penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan  kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun;
  3. Bertanggung jawab:  mencapai sasaran baik fisik, kualitas,  kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan  prinsip-prinsip dan  kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
  4. Efektif: sesuai dengan  kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat  memberikan manfaat  yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait;
  5. Efisien: menggunakan dana, daya, dan fasilitas  secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya;
  6. Kehati-hatian: berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material  dan imaterial  selama  proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan,  dan paska pelaksanaan pekerjaan;
  7. Kemandirian:  berarti  suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa  benturan  kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
  8. Integritas: berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;
  9. Good   Corporate  Governance: Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  • Etika Pengadaan

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

  1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas  proses pengadaan, dan hasil pekerjaan;
  4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
  5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;
  6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian;
  7. Tidak  menyalahgunakan   wewenang dan  melakukan  kegiatan bersama dengan tujuan  untuk keuntungan pribadi, golongan,  atau pihak lain  secara langsung  atau tidak langsung;
  8. Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja  kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

 

UU NO. 18 tahun 1999

March 22nd, 2016

Ketentuan Umum:

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

  1. jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
  2. pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;

 

Azas:

Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Konstruksi:

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

  1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
  1. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi:

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

  1. pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
  1. penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
  1. perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain
  1. pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain
  1. pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pasal 4 

  1. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi,   usaha  pelaksanaan  konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana  konstruksi, pelaksana konstruksi, dan  pengawas konstruksi.
  1. Usaha  perencanaan  konstruksi mem-berikan  layanan  jasa perencanaan  dalam  pekerjaan  konstruksi  yang   meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari  studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
  1. Usaha  pelaksanaan  konstruksi  memberikan  layanan   jasa pelaksanaan  dalam  pekerjaan  konstruksi  yang   meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan  mulai dari  penyiapan  lapangan sampai dengan  penyerahan  akhir hasil pekerjaan konstruksi.
  1. Usaha pengawasan  konstruksi  memberikan  layanan  jasa pengawasan  baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan  konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 5 

  1. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
  1. Bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh  orang   perseorangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  selaku   pe-laksana konstruksi  hanya dapat melak-sanakan pekerjaan  konstruksi yang  berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
  1. Bentuk usaha  yang dilakukan oleh orang perseorangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) selaku perencana  konstruksi  atau pengawas  konstruksi  hanya dapat  melaksanakan  pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
  1. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal  6 

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta keleng-kapannya.

Pasal  7 

Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 8 

Perencana   konstruksi,   pelaksana  konstruk-si, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus

  1. memenuhi  ketentuan  tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
  1. memiliki  sertifikat, klasifikasi, dan kualifi-kasi  perusahaan jasa konstruksi.

Pasal  9

  1. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
  2. pelaksana konstruksi  orang  perseorangan  harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
  3. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana  konstruksi  atau pengawas konstruksi  atau  tenaga tertentu   dalam  badan  usaha  pelaksana  konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
  4. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Pasal 10 

Ketentuan mengenai penyelenggaraan peri-zinan usaha,  klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan  sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 Pasal 11 

  1. Badan  usaha  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  dan  orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
  2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dapat  ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan  ketentuan.

Pasal 12 

  1. Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan  struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang  sinergis antara  usaha  yang besar, menengah, dan kecil serta  antara usaha   yang  bersifat  umum,  spesialis,  dan  keterampilan terten-tu.
  2. Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan  ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
  3. Usaha  pelaksanaan konstruksi dikembang-kan ke arah
  4. usaha yang bersifat umum dan spesialis
  5. usaha orang perseorangan yang berke-terampilan kerja.

Pasal 13

Untuk  mengembangkan  usaha jasa konstruksi  diperlukan  dukungan dari mitra usaha melalui:

  1. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan
  2. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari  kegagalan bangunan.

Pengikatan Pekerjaan Konstruksi:

BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan kontrak kerja  konstruksi  adalah  keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

Pasal 14 

Para  pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari:
a. pengguna jasa;
b. penyedia jasa.

Pasal 15 

  1. Pengguna  jasa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  huruf  a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya  dalam pekerjaan konstruksi.
  2. Pengguna jasa harus memiliki  kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen  pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
  3. Bukti  kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dapat  diwujudkan  dalam bentuk lain yang  disepakati  dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat komplek-sitas, besaran  biaya, dan/atau  fungsi ba-ngunan yang dituangkan  dalam  perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
  4. Jika pengguna  jasa  adalah  Pemerin-tah,  pembuktian kemampuan  untuk  mem-bayar diwujudkan dalam  dokumen  tentang ketersediaan anggaran.
  5. Pengguna jasa harus memenuhi keleng-kapan yang  dipersyaratkan untuk melak-sanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 16 

  1. Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
  2. perencana konstruksi
  3. pelaksana konstruksi;
  4. pengawas konstruksi.
  5. Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap  penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.
  6. Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

Pasal  17 

  1. Pengikatan  dalam  hubungan kerja jasa konstruksi  dilakukan berdasarkan  prinsip persaingan yang sehat melalui  pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
  2. Pelelangan  terbatas hanya boleh diikuti oleh  penyedia  jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
  3. Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
  4. Pemilihan  penyedia  jasa  harus  mempertimbangkan   kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja,  serta kinerja penyedia jasa.
  5. Pemilihan  penyedia  jasa hanya boleh diikuti  oleh  penyedia jasa  yang  memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
  6. Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh  mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan  konstruksi secara bersamaan.

Pasal 18 

  1. Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:
  2. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
  3. menetapkan  penyedia  jasa secara tertulis  sebagai  hasil pelaksanaan pemilihan.
  4. Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
  5. Dokumen  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2)  bersifat mengikat  bagi kedua pihak dan salah satu pihak  tidak  da-pat mengubah  dokumen  tersebut  secara  sepihak  sampai   dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
  6. Pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  harus  menindaklanjuti penetapan tertulis sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan   suatu   kontrak kerja  konstruksi   untuk   menjamin terpenuhinya  hak  dan  kewajiban para pihak  yang  secara adil  dan seimbang   serta   dilandasi   dengan   itikad   baik   dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 19 

Jika pengguna  jasa mengubah  atau membatalkan  penetapan tertulis,   atau penyedia  jasa   mengundurkan  diri setelah diterbitkannya  penetapan  tertulis  sebagai-mana  dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti  menimbulkan kerugian  bagi  salah satu pihak, maka pihak yang  mengubah  atau membatalkan  pene-tapan,  atau mengundurkan diri  wajib  dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.

Pasal 20 

Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia  jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi  dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui  pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.

Pasal 21 

  1. Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18,  dan pembatalan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku  juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
  2. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan  penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

(1)  Pengaturan  hubungan  kerja  berdasarkan  hukum   sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18 ayat (3)  harus  dituangkan  dalam kontrak kerja konstruksi.

(2)   Kontrak kerja  konstruksi sekurang-kurang-nya  harus  mencakup uraian mengenai:

  1. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
  2. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
  3. masa  pertanggungan  dan/atau  pemeliharaan,  yang  memuat tentang  jangka waktu pertanggungan dan/atau  pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
  4. tenaga ahli,  yang  memuat  ketentuan  tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
  5. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  6. cara  pembayaran, yang memuat ketentuan tentang  kewajiban pengguna  jasa dalam melakukan pembayaran hasil  pekerjaan konstruksi;
  7. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam  hal salah satu pihak tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
  8. penyelesaian  perselisihan, yang memuat ketentuan  tentang tata cara penyelesaian perselisihan  akibat ketidaksepakatan;
  9. pemutusan  kontrak kerja konstruksi, yang memuat  ketentuan tentang  pemutusan  kontrak kerja  konstruksi  yang  timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
  10. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
  11. kegagalan bangunan, yang  memuat ketentuan tentang kewajiban  penyedia  jasa  dan/atau  pengguna  jasa  atas kegagalan bangunan;
  12. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan  keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
  13. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

(3)    Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;

(4)    Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

(5)    Kontrak  kerja  konstruksi untuk  kegiatan pelaksanaan  dalam pekerjaan  konstruksi, dapat memuat  ketentuan  tentang  sub penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen  bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.

(6)    Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(7)    Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) berlaku  juga  dalam  kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.

(8)    Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi   sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  hak  atas  kekayaan   intelektual sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  pemberian   insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok  dan/ atau  komponen bahan bangunan dan/atau peralatan  sebagai-mana dimaksud  pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan  peraturan pemerintah.

 

Dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan RUU Jasa Konstruksi di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Jumlah pasal pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah 46 pasal dan pada RUU Jasa Konstruksi berjumlah 97 pasal, termasuk didalamnya pasal mengenai Ketentuan Peralihan dan pasal mengenai Ketentuan Penutup.
  2. Kedua undang-undang memiliki kesamaan pada Pasal 1, yakni mengenai Ketentuan Umum. Ketentuan Umum pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ada 11 definisi sedangkan pada RUU Jasa Konstruksi berjumlah 15 definisi.
  3. Pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak ada pasal khusus mengenai Sumber Daya Manusia, tetapi dibahas pada RUU Jasa Konstruksi.
  4. (Berikut tabel yang berisikan bahasan mengenai isi UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan RUU Jasa Konstruksi)

 

Perangkat Komputer Dan Kegunaannya

January 9th, 2014

Komputer tersusun atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware). Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardwaretidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada manusia (brainware) yang mengoperasikan dan mengendalikannya. Komputer sebagai sebuah mesin terdiri dari perangkat penyusun yang mewakili alur input, proses, dan output. Perangkat komputer secara garis besar terdiri atas:

1. Piranti pemrosesan merupakan otak dari komputer. Oleh karena itu sering diberi istilah sistem unit. Perangkat komputer ini mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer baca selengkapnya

Mempercantik Tampilan Desktop Anda Dengan SliderDock

January 9th, 2014

tgs1

Mempercantik Tampilan Desktop Anda Dengan SliderDock

Pada dasarnya sistem operasi seperti Windows Vista dan Windows 7 sudah menawarkan berbagai fitur yang dapat meningkatkan produktivitas penggunanya. Tapi, masih ada banyak aplikasi tambahan yang bisa Anda gunakan untuk membuat Windows Vista dan Windows 7 menjadi lebih mudah dan praktis untuk digunakan.

Salah satu aplikasi yang perlu Anda pertimbangkan adalah aplikasi SliderDock. SliderDock adalah sejenis application launcher. Dengan menggunakan SliderDock, Anda dapat dengan mudah mengatur ikon-ikon dari aplikasi-aplikasi favorit Anda, sehingga nantinya anda baca selengkapnya

Android

October 17th, 2013

Andy Rubin, Google's director of mobile platforms.
Sang penemu dan pengembang Android OS.
Andy Rubin lahir pada tanggal 22 Juni 1946 di New Bedford, Amerika Serikat. Dia adalah pengembang dari Android OS.
Pada era sekarang ini komputerisasi informasi telah berkembang dengan pesat. Sistem operasi yang sedang berkembang saat ini adalah Smartphone dan Mobile Phone. Smartphone lebih berkembang dan lebih diminati penggunaannya oleh masyarakat karena beragam fitur dapat ditampilkan untuk memenuhi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Jenis-jenis sistem operasi diantaranya Windows mobile, Blackberry, Iphone, Android, Symbian dan lain sebagainya. Android merupakan sistem operasi yang tengah berkembang dimasyarakat dan buming di pasaran. Keunggulan dari sistem ini adalah sistem opearsinya bisa diubah sesuai dengan keinginan kita sendiri dan lebih banyak aplikasi komputer yang sudah tersedia oleh Smartphone Android. Robot hijau dibawah ini merupakan maskot dari Android.

android

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.
Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.
Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua adalah yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD).
2007-2008: Produk awal
Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar GSM yang menggunakan Android pada sistem operasinya. Telepon seluler ini diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010).
Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android, perangkat bergerak (mobile) yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru.
Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android.
Android versi 1.1
Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search (pencarian suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email.
Android versi 1.5 (Cupcake)
Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit) dengan versi 1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluler versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasalangsung dari telepon, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem.
Android versi 1.6 (Donut)
Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus; kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 802.1x, VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi VWGA.
Android versi 2.0/2.1 (Eclair)
Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1.
Untuk bergerak cepat dalam persaingan perangkat generasi berikut, Google melakukan investasi dengan mengadakan kompetisi aplikasi mobile terbaik (killer apps – aplikasi unggulan). Kompetisi ini berhadiah $25,000 bagi setiap pengembang aplikasi terpilih. Kompetisi diadakan selama dua tahap yang tiap tahapnya dipilih 50 aplikasi terbaik.
Dengan semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah handset Android, semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk menyalurkan aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Aplikasi terkenal yang diubah ke dalam sistem operasi Android adalah Shazam, Backgrounds, dan WeatherBug. Sistem operasi Android dalam situs Internet juga dianggap penting untuk menciptakan aplikasi Android asli, contohnya oleh MySpace dan Facebook.
Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt)
Pada 20 Mei 2010, Android versi 2.2 (Froyo) diluncurkan. Perubahan-perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain dukungan Adobe Flash 10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2 sampai 5 kali lebih cepat, intergrasi V8 JavaScript engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi dalam SD Card, kemampuanWiFi Hotspot portabel, dan kemampuan auto update dalam aplikasi Android Market.
Android versi 2.3 (Gingerbread)
Pada 6 Desember 2010, Android versi 2.3 (Gingerbread) diluncurkan. Perubahan-perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara lain peningkatan kemampuan permainan (gaming), peningkatan fungsi copy paste, layar antar muka (User Interface) didesain ulang, dukungan format video VP8 dan WebM, efek audio baru (reverb, equalization, headphone virtualization, dan bass boost), dukungan kemampuan Near Field Communication (NFC), dan dukungan jumlah kamera yang lebih dari satu.
Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb)
Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini mendukung ukuran layar yang lebih besar. User Interface pada Honeycomb juga berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung multi prosesor dan juga akselerasi perangkat keras (hardware) untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom. Perangkat tablet dengan platform Android 3.0 akan segera hadir di Indonesia. Perangkat tersebut bernama Eee Pad Transformer produksi dari Asus. Rencana masuk pasar Indonesia pada Mei 2011.
Fitur yang tersedia di Android adalah:
• Kerangka aplikasi: itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang tersedia.
• Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat mobile.
• Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL.
• SQLite: untuk penyimpanan data.
• Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, H.264, MP3,
• AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)
• GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (hardware dependent)
• Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, dan accelerometer (tergantung hardware)
Asustek Computer Inc., produsen yang memprakarsai segmen laptop mini seharga di bawah 500 dolar, rencananya akan memanfaatkan sistem operasi Android buatan Google. Bila terealisir, notebook low-cost mereka nantinya akan menantang dominasi sistem operasi Windows milik Microsoft di pasar netbook.
“Asustek telah mengumpulkan sejumlah engineer untuk mengembangkan netbook berbasis Android,” kata Samson Hu, General Manager of the Eee PC, ASUSTeK Computer Inc., seperti VIVAnews kutip dari Bloomberg, 20 Februari 2009. “Meski begitu, Asustek belum memutuskan apakah akan terus melanjutkan proyek tersebut sampai produk tersebut selesai karena semua masih dalam tahap pengembangan,” ucapnya.
Notebook dengan sistem operasi Android akan memperkuat posisi Google terhadap Microsoft di pasar software untuk menjalankan komputer. Saat ini, posisinya adalah Windows menguasai lebih dari 90 persen pasar.
Netbook sendiri merupakan laptop yang diminimalisir yang menawarkan fungsi email dan internet sederhana. Akan tetapi, segmen komputer ini merupakan segmen yang memiliki pertumbuhan paling cepat di industri komputer. Tahun ini saja, penjualan netbook diperkirakan akan berlipat ganda meskipun pasar secara keseluruhan menurun.
“Dengan kekuatan yang dimiliki Google di belakangnya, Android bisa benar-benar menantang dan mencuri pangsa pasar Microsoft,” kata Calvin Huang, analis industri komputer dari Daiwa Securities Group Inc. asal Taiwan. “Kelebihan Android adalah lisensinya yang gratis, dan Anda bisa menggunakan prosesor berspesifikasi rendah dan lebih murah,” ucapnya.

Daftar Pustaka
http://kolom-biografi.blogspot.com/2012/06/biografi-andy-rubin-penemu-os-android.html
http://bobby-gunadarma.blogspot.com/2011/10/artikel-android.html
duniandroid.com/asal-usul-si-robot-hijau-android/
http://ardhiansatya.blogspot.com/
http://duniandroid.com/apa-itu-android/

Hello world!

September 15th, 2013

Welcome to Web Blog Mahasiswa Universitas Narotama Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!